Mungkin sudah takdir Indonesia yang dari dulu hingga kini terus mengalami penderitaan. 350 tahun dijajah Belanda; 3,5 tahun dijajah Jepang; dan kini dijajah bangsanya sendiri. Seperti pada masa kolonial, birokrasi merupakan alat dan sarana yang efektif untuk menguasai rakyat. Birokrasi pemerintah mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandangnya hingga terbentuk hubungan yang tidak imbang antara birokrasi pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang dikuasai. Rakyat tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi kekuasaan birokrasi. Para birokrat lupa bahwa rakyat memiliki andil besar terhadap eksistensi birokrasi pemerintah dengan membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya.
Peranan rakyat terhadap eksistensi birokrasi pemerintah kurang memperoleh perhatian dan penekanan dalam kehidupan bernegara. Mereka yang menjabat memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh rakyat. Rakyat berada di poisi yang lemah di hadapan birokrasi.
Birokrasi di Indonesia adalah alat penguasa yang tidak mungkin netral dari kepentingan politik penguasa. Itu sebabnya tidak sulit kita temukan “agen” penguasa dalam birokrasi yang bekerja bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan pribadi.
Seperti kita ketahui, pemerintahan yang tidak transparan (seperti yang terjadi di Indonesia) memiliki beberapa dampak
- Tumbuh & berkembangnya KKN mulai dari kelurahan (desa) hingga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bukan hal yang aneh kalau vonis hakim bisa dibeli dan pilkada/pemilu selalu diwarnai politik uang.
- Pejabat yang terpilih karena politik uang, setelah terpilih akan selalu memikirkan bagaimana modalnya bisa kembali. Akibatnya terjadilah berbagai “penyunatan” anggaran bagi rakyat miskin.
- Menimbulkan jurang pemisah yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin. Masyarakat yang adil dan makmur semakin sulit diwujudkan. Kesenjangan ini juga akan menimbulkan berbagai pertikaian, yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa. Tak heran jika banyak provinsi yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI dengan alasan tidak adanya “keadilan sosial” di wilayahnya.
Saya, Azmeirina Nurzuliansyah, siswi kelas XI SMA Labschool Kebayoran hanya dapat menjabarkan apa yang selama ini saya pahami mengenai birokrasi di Indonesia melalui pembelajaran yang saya lakukan melalui media pembelajaran baik di sekolah, maupun media massa. Mengenai birokrasi dengan politik uang yang tak ada hentinya. Pemerintah yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat, kini hanya mengedepankan kepentingan pribadi. Pemerintahan yang sudah jauh dari kata “Adil” dan “Jujur”.
Di sekolah, saya mendapat tugas mencari tahu sebab terjadinya pemilu/pilkada yang bermasalah. Saya mencari beritanya dan bertanya kepada beberapa orang, lalu didapatlah sejumlah informasi yang sama. Bahwa penyebab terjadinya pemilu/pilkada yang bermasalah adalah kemajuan ekonomi masyarakat Indonesia yang kurang merata. Daerah-daerah yang memiliki tingkat kemajuan ekonomi yang rendah merupakan objek para “penjahat” yang ingin memiliki kedudukan sebagai “wakil rakyat”. Jika dalam proses pemilihan saja sudah tidak transparan, apalagi nanti di tingkat yang lebih tinggi. Uang (suap) yang diberikan kepada rakyat belum sebanding dengan uang yang akan diraupnya nanti ketika menjadi “wakil rakyat”. Uang rakyat lah yang akan diambil.
Seandainya saya menjadi DPD RI? Tidak muluk-muluk, cukup melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada DPD yang sudah berjalan. Dengan melihat ke belakang, kita akan mengetahui apa yang harus diperbaiki, terutama mengembalikan kepercayaan rakyat yang semakin hilang karena tingkah dan laku wakil rakyat, yang kini tak pantas lagi disebut sebagai wakil rakyat, jika kepentingan rakyat hanya menjadi topeng belaka.
